Pro Kontra Jaminan Hari Tua




Tanggal 1  juli 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan baru di bidang sosial dan Ketenagakerjaan. Peraturan Pemeritnah nomor 46 tahun 2015 resmi ditanda tangani oleh presiden dan langsung berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. PP ini merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan teknis dari program Jaminan Hari Tua. Munculnya PP 46 tahun 2015 ini merupakan kelanjutan dari undang – undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Peraturan baru yang masih beberapa hari diumumkan ini menuai kritik dari banyak pihak. Banyak yang tidak setuju dengan aturan baru ini, terutama dari golongan pekerja. Untuk menghindari aksi masa yang semakin besar, Presiden Jokowi pun memerintahkan untuk melakukan revisi atas peraturan tersebut.

            Program Jaminan Sosial merupakan program lama pemerintah yang telah banyak mengalami revisi peraturan. Awalnya program jaminan sosial diatur oleh UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sedangkan peraturan teknisnya diatur oleh PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sesuai UU tersebut, program jaminan sosial  tenaga kerja terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada tahun 2004, dikeluarkan undang – undang baru yaitu UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyempurnakan aturan yang ada di UU No. 3 tahun 1992 tersebut. Salah satu aturan yang berubah adalah aturan perihal jaminan hari tua. Sesuai pasal 32 ayat 1 PP 14 tahun 1993, pembayaran manfaat jaminan hari tua kepada pekerja dapat dilakukan apabila pekerja telah berusia 55 tahun dan minimal telah membayar iuran JHT selama 5 tahun. Aturan tersebut berubah menjadi minimal usia 56 tahun dan 10 tahun menjadi anggota apabila ingin memperoleh pembayaran manfaat JHT.
Pada tahun 2011, pemerintah mengumumkan undang – undang baru, yaitu UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Undang – undang tersebut mengatur peleburan pihak – pihak yang berwenang dalam menjalankan program jaminan  menjadi satu badan yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebelumnya pelaksanaan program jaminan  diurus oleh empat badan yang memiliki tugas dan fungsi masing – masing. Keempat badan tersebut adalah PT Jamsostek sebagai pelaksana program jaminan  bagi tenaga kerja swasta, PT Taspen sebagai pelaksana jaminan  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PT Asabri sebagai pelaksana jaminan  bagi polisi dan TNI, dan PT ASKES sebagai pelaksana jaminan sosial di bidang kesehatan. Setelah adanya UU No. 24 tahun 2011, semua program jaminan sosial dilaksanakan oleh BPJS dan keempat badan tersebut melebur menjadi satu. Dengan adanya UU 24 tahun 2011 ini pun juga secara legal mencabut UU 3 tahun 1992 yang sudah lama berlaku,
            Setelah UU 24 tahun 2011 dilaksanakan, pemerintah mengumumkan PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pada 1 Juli 2015 dan berlaku pada tanggal tersebut juga. PP 46 tahun 2015 merupakan mandat dari UU 24 tahun 2011. Dalam pasal 70 huruf b, pemerintah harus menetapkan peraturan pelaksanaan dari UU 24 tahun 2011 paling lama 2 tahun seteleh UU tersebut diundangkan. Isi dari PP 46 tahun 2015 itu sendiri adalah aturan teknis penyelenggaraan UU 24 tahun 2011 dan UU 40 tahun 2004. Terdapat tambahan aturan teknis mengenai program JHT yang diatur oleh UU 40 tahun 2004. Pada PP tersebut dijelaskan pada pasal 22 ayat 4, bahwa peserta JHT dapat mengambil pembayaran manfaat program JHT setelah minimal 10 tahun menjadi anggota. Kemudian pada ayat 5 dijelaskan bahwa pengambilan manfaat sebelum masa pensiun sebesar-besarnya 30% untuk kepemilikan rumah dan 10% untuk keperluan yang lain. Serta di ayat 6 dijelaskan bahwa pengambilan masa manfaat hanya boleh satu kali selama menjadi peserta BPJS. Tambahan aturan teknis dari program JHT adalah mengenai tata cara pembayaran jaminan hari tua. Dalam pasal 26 diatur peserta yang dapat pembayaran manfaat JHT adalah peserta mencapai usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, peserta meninggal dunia, atau peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan pada pasal 26 mengatur peserta JHT yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau berhenti sebelum masa pensiun baru dapat mengambil masa manfaat apabila usianya telah mencapai 56 tahun.



            Masalah peraturan yang menuai pro kontra merupakan hal yang biasa dalam sistem birokrasi. Sebuah peraturan memang tidak bisa memenuhi kehendak dari semua pihak, pasti ada beberapa pihak yang tidak dipuaskan dalam pembuatan kebijakan. Namun, pemerintah haruslah memerhatikan manfaat dan risiko yang akan diterima oleh rakyat saat menyususun kebijakan itu sendiri. Dalam proses penyusunan peraturan terkait program JHT ini, ada beberapa catatan untuk pemerintah :
Pertama, banyak aturan yang tidak jelas dan tidak berpihak pada masyarakat. Aturan yang paling banyak menuai kritikkan adalah aturan yang mengatur tata cara pembayaran manfaat JHT. Berdasarkan aturan yang baru, peserta JHT baru dapat mengambil manfaat JHT setelah minimal 10 tahun menjadi peserta BPJS yang dalam aturan sebelumnya hanya mensyaratkan 5 tahun saja. Kemudian syarat yang lainnya adalah peserta yang dapat menerima pembayaran adalah peserta yang meninggal dunia, mengalami cacat fisik total, mencapai usia pensiun, atau peserta yang meninggalkan Indonesia. Sedangkan untuk pekerja yang berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun harus menunggu sampai usianya mencapai 56 tahun. Berbeda dengan aturan yang lama yang mengatur bahwa apabila pekerja berhenti bekerja sebelum usia pensiun dapat mengambil manfaat JHT secara langsung. Kedua aturan baru tersebut memberikan dampak langsung ke pekerja yang menjadi peserta BPJS.  Kenapa pekerja harus diberi syarat minimal 10 tahun menjadi anggota untuk dapat mengambil manfaat JHT? Kenapa harus sedemikian lama? Kalau pemerintah beralasan agar dana yang terkumpul cukup untuk investasi, lantas bagaimana dengan nasib pekerja outsourcing yang masa kontraknya hanya beberapa tahun saja. Kalau misal pekerja outsourcing tersebut melanjutkan bekerja ditempat lain dan tetap ikut program JHT, hal tersebut tidak masalah. Namun, apabila pekerja outsourcing tersebut memilih untuk tidak bekerja lagi atau memilih bekerja sebagai wirausaha, lantas bagaimana uang iuran JHT yang telah dibayar selama masa kerja? Kemanakah uang tersebut akan diberikan? Kemudian masalah pekerja yang berhenti sebelum usia pensiun, kenapa harus menunggu sampai usia 56 tahun? Kesejahteraan di hari tua memang penting, tapi bagaimana bisa sejahtera di hari tua kalau misal sekarang saja mantan pekerja tidak dapat hidup sejahtera karena tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat mengambil deposit iuran JHT yang dibayarkan dahulu. Berdasarkan prinsip time value of money, pekerja lah yang dirugikan akibat adanya peraturan ini. Selanjutnya pembatasan jumlah manfaat yang dapat diambil, yaitu sebesar 30% dan 10%, membuat peserta terhambat dalam memanfaatkan iuran yang mereka bayarkan. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda – beda. Kalau peserta diberi batasan dalam pengambilan maanfaat JHT mereka, bagaimana dengan peserta yang mengalami musibah bencana alam atau musibah lain yang membutuhkan dana pemulihan kondisi yang cukup besar? Apakah jumlah uang sebesar 10% dari total saldo cukup untuk membantu masalah yang diderita oleh peserta JHT? Jumlah 10% untuk keperluan umum dan 30% untuk keperluan pembelian rumah merupakan jumlah yang kecil bagi peserta JHT.
Kedua, pemerintah kurang siap dan terkesan tergesa - gesa dalam merumuskan peraturan perihal program JHT. Sesuai dengan pengumuman pemerintah bahwa PP 46 tahun 2015 disetujui oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Juni 2015 atau satu hari sebelum peraturan tersebut mulai berlaku. Tidak seperti penyusunan aturan terkait BPJS kesehatan yang memberikan waktu sosialisasi beberapa bulan sebelum BPJS Kesehatan berlaku pada 1 Januari 2014, pemerintah tidak memberikan masa transisi dan sosialisasi yang cukup pada masyarakat dalam menetapkan PP 46. Masyarakat dipaksa untuk menerima aturan baru tanpa ada public hearing terlebih dahulu . Keluarnya PP 46 ini pun tidak sesuai mandat dari undang – undang. Berdasarkan pasal 70 UU No. 24 tahun 2011, peraturan pelaksanaan program BPJS haruslah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah UU 24 tahun 2011 tersebut diundangkan. Berdasarkan undang - undang, seharusnya tanggal 24 November 2013 peraturan teknis BPJS harus sudah ditetapkan. Namun, hingga akhir tahun 2014 pun peraturan belum ditetapkan. Alih – alih tidak ingin mengingkari mandat undang – undang untuk kedua kalinya, pemerintah pun memaksakan untuk menyusun peraturan teknis pelaksaanan program BPJS dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan pasal 64 UU. No 24 tahun 2011, BPJS ketenagakerjaan harus mulai beroperasi paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Sesuai undang – undang tersebut, seharusnya pemerintah memiliki waktu beberapa tahun untuk menyusun peraturan tentang BJPS ketenagakerjaan ini. Namun, pemerintah hanya menyusun peraturan dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah tidak mengingkari mandat yang ada di pasal 64 tersebut. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menyusun peraturan yang baik dan mengakomodasi semua kehendak masyarakat.
Ketiga, kurangnya koordinasi antara pihak – pihak yang berwenang. Salah satu penyebab tidak terbentuknya peraturan teknis BPJS secara tepat waktu adalah adanya masalah dengan PT Taspen selaku badan penyelenggara program jaminan sosial. PT Taspen tidak berkenan untuk bergabung dengan PT Jamsostek dan melebur menjadi BPJS. Ketidaksamaan program dan produk yang ditawarkan dengan PT Jamsostek menjadi alasan PT Taspen untuk berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 65 ayat 2 UU No. 24 tahun 2011, PT Taspen harus menyelesaikan  pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Artinya, PT Taspen harus menyusun roadmap untuk tahun 2029 dan mempersiapkan segala hal untuk pengalihan PT Taspen ke BPJS. Namun, sampai sekarang PT Taspen tidak menunjukkan langkah persiapan pemindahan wewenang ke BPJS. Suatu keanehan terjadi ketika PT Taspen menolak untuk bergabung ke BPJS. PT Taspen adalah badan dibawah wewenang pemerintah, lantas bagaimana bisa PT Taspen menolak aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Bukan kah dengan adanya UU No. 24 tahun 2011 maka UU No. 3 tahun 1992 sudah resmi dicabut dan keberadaan PT Taspen sudah dilebur? Kasus PT Taspen yang tidak ingin bergabung dengan BPJS mengindikasikan bahwa pemerintah saat itu tidak melakukan koordinasi dengan PT Taspen dan pihak – pihak lain yang bersangkutan saat menyusun undang – undang. Karena ketiadaan koordinasi ini lah aturan yang harusnya berjalan dengan baik menjadi terhambat. Secara tidak langsung pemerintah membuat aturan yang sepihak.
Keempat, masalah JHT ini adalah masalah antar generasi. Penyusunan PP 46 tahun 2015 ini adalah karena adanya UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011. Aturan JHT sendiri sudah banyak mengalami revisi. Hingga tahun 2013, dengan adanya PP No. 84 tahun 2013, aturan JHT telah mengalami sembilan kali perubahan sejak pertama kali diatur dalam PP No. 14 tahun 1993. Kesalahan dalam menyusun PP 46 tahun 2015 bukanlah murni kesalahan dari era pemerintahan Presiden Jokowi. PP 46 sendiri dasarnya adalah UU No. 40 tahun 2004 yang ditetapkan saat zaman pemerintahan Presiden Megawati. Kemudian ketidakmampuan pemerintah zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memenuhi mandat undang – undang yang tertera dalam pasal 70 UU No. 24 tahun 2011 ini membuat pemerintahan Presiden Jokowi mau tidak mau harus melanjutkan mandat undang – undang tersebut. Kepentingan elit politik mewarnai penyusunan peraturan JHT ini. Sehingga peraturan yang disusun tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.


            Pemerintah telah menunjukkan sikap positif dengan langsung merevisi PP yang mendapatkan banyak kritik terebut. Diharapkan pemerintah serius dalam melakukan revisi agar nantinya aturan yang ditetapkan dapat mengakomodasi aspirasi dari semua pihak dan tidak merugikan masyarakat.


EmoticonEmoticon